- Pemerintah melalui Kemendikdasmen menegaskan bahwa isu guru honorer akan dirumahkan secara massal pada tahun 2027 adalah misinformasi.
- Sebanyak 237.146 guru non-ASN yang terdata di Dapodik masih sangat dibutuhkan untuk mengisi kekurangan tenaga pendidik yang diproyeksikan mencapai 500.000 orang pada 2027.
- Kementerian tengah menggodok skema tata kelola baru dan menyiapkan anggaran insentif serta tunjangan bagi guru non-ASN agar kesejahteraan mereka tetap terjaga.
BlogSIA - Kabar mengenai penghapusan tenaga honorer seringkali memicu kegelisahan di kalangan pendidik, terutama terkait nasib mereka di tahun 2027 mendatang.
Namun, angin segar datang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang memastikan bahwa para guru non-ASN tetap bisa mengajar.
Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Prof. Nunuk Suryani, menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk merumahkan para guru tersebut.
Justru, surat edaran yang dikeluarkan bertujuan memberikan payung hukum bagi pemerintah daerah agar tetap bisa mempekerjakan dan menggaji guru honorer.
Menurut Prof. Nunuk, terdapat kebutuhan mendesak akan tenaga pendidik yang tidak mungkin diabaikan begitu saja oleh negara.
Data Dapodik menunjukkan ada sekitar 237.146 guru non-ASN yang aktif, sementara total kekurangan guru secara nasional diprediksi menembus angka 480.000 hingga 500.000 pada 2027.
Langkah-langkah strategis yang sedang dan akan diambil pemerintah meliputi:
- Melakukan sinkronisasi data kebutuhan guru secara detail, mulai dari mata pelajaran hingga lokasi sekolah melalui Data Pokok Pendidikan.
- Menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan legal bagi kepala daerah untuk tetap mempertahankan guru non-ASN hingga akhir 2026.
- Menggodok skema restrukturisasi tata kelola kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah agar kontrol anggaran gaji guru lebih terjamin.
- Menyiapkan skema baru untuk tahun 2027 yang akan menyelaraskan status seluruh tenaga pendidik menjadi ASN (PNS atau P3K).
- Menjamin ketersediaan insentif dan tunjangan, termasuk tunjangan Rp2 juta bagi yang bersertifikat pendidik serta subsidi bagi yang belum bersertifikat.
- Memberikan relaksasi penggunaan Dana BOS untuk membayar gaji guru, termasuk bagi mereka yang berstatus paruh waktu.
Kekhawatiran publik mengenai penurunan kualitas pendidikan akibat defisit guru juga menjadi perhatian serius dalam penyusunan peta jalan (road map) ini.
Pemerintah berkomitmen bahwa setiap guru yang saat ini belum berstatus ASN akan diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi profesional sesuai syarat yang ditetapkan.
"Tidak ada kalimat yang menyatakan guru dilarang mengajar pada 2027. Surat edaran itu justru untuk menjamin mereka tidak diberhentikan," tegas Prof. Nunuk dalam dialog tersebut.
Dengan adanya skema yang sedang dimatangkan bersama Kemenpan RB, diharapkan polemik status guru honorer dapat tuntas tanpa merugikan hak-hak para pendidik.
Para guru diharapkan tetap fokus menjalankan tugasnya karena pemerintah memastikan kehadiran negara dalam menjaga kesejahteraan dan keberlangsungan profesi mereka.
(*)
Thanks for reading: Nasib Guru Honorer 2027 Pemerintah Siapkan Skema Baru dan Pastikan Tidak Ada Pemberhentian Massal, Sorry, my English is bad:)