BLOGSIA.EU.ORG - SUMENEP - Rencana Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk merealisasikan anggaran 690 juta dari APBD 2025 demi pengadaan mobil dinas tamu memantik diskusi publik.
Keputusan itu datang di tengah isu keterbatasan alokasi dana untuk pemeliharaan infrastruktur vital seperti perbaikan jalan rusak di daerah. Publik mempertanyakan urgensi belanja mobil dinas baru, sementara sektor lain disebut-sebut lebih mendesak.
Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Sumenep, Muhammad Suharjono, membenarkan ihwal anggaran mobdin tamu tersebut. Menurutnya, pembelian itu sudah menjadi sebuah keharusan.
“Mobil yang kita anggarkan itu Toyota HiAce. Saat ini sudah proses melalui e-purchasing,” ungkapnya, Senin (6/10/2025).
Suharjono, yang akrab disapa Jono, menjelaskan bahwa Pemkab Sumenep sebenarnya sudah memiliki satu unit Toyota HiAce untuk keperluan tamu. Namun, kondisinya dianggap tidak lagi memadai.
“HiAce itu kita sudah ada, tapi jelek. Karena pengadaannya sudah lama. Jadi kalau ada tamu-tamu dari provinsi atau dari pusat itu sudah tidak laik digunakan,” imbuhnya.
Ia melanjutkan, kondisi kendaraan yang ada sekarang dinilai tidak representatif untuk menjemput atau mengantarkan tamu. Inilah yang menjadi dasar bagi Pemkab untuk berinisiatif membeli unit baru.
“Kami pilih Toyota HiAce karena perawatannya lebih mudah,” ujarnya.
Jono juga menuturkan bahwa selama ini mobil dinas tamu tersebut tidak hanya digunakan untuk menjemput tamu. Kerap kali, kendaraan itu dipinjam oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sumenep untuk kepentingan dinas.
Bahkan, kadang juga dipakai oleh organisasi masyarakat seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk mengantar atlet ke luar daerah.
“Jadi, kami izinkan organisasi masyarakat pinjam Mobdin tamu itu. Karena itu untuk kepentingan Pemkab juga. Jadi, kami fasilitasi,” pungkasnya.
Sayangnya, pemaparan tersebut justru menimbulkan pertanyaan baru di kalangan masyarakat mengenai urgensi dan peruntukan mobil baru senilai ratusan juta tersebut.
Apakah mobil itu akan difungsikan khusus untuk menyambut tamu yang berkunjung ke Sumenep, atau malah menjadi mobil operasional serbaguna bagi OPD dan organisasi kemasyarakatan.
Publik menyoroti fakta bahwa tamu yang datang ke Sumenep sering kali sudah membawa kendaraan sendiri. Sementara, jika tujuannya untuk dipinjamkan, OPD lain pun seharusnya telah memiliki mobil operasional. Alternatifnya, mereka bisa menyewa bus untuk keperluan besar, yang dinilai lebih efisien dan meminimalkan biaya perawatan jangka panjang.
Banyak warga menilai, uang sebesar Rp 690 juta itu sejatinya akan lebih terasa manfaatnya bila dialihkan untuk membiayai perbaikan infrastruktur, semisal pemeliharaan jalan rusak, yang menjadi hajat hidup orang banyak di Kabupaten Sumenep.
Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Sumenep, Muhammad Suharjono, membenarkan ihwal anggaran mobdin tamu tersebut. Menurutnya, pembelian itu sudah menjadi sebuah keharusan.
“Mobil yang kita anggarkan itu Toyota HiAce. Saat ini sudah proses melalui e-purchasing,” ungkapnya, Senin (6/10/2025).
Suharjono, yang akrab disapa Jono, menjelaskan bahwa Pemkab Sumenep sebenarnya sudah memiliki satu unit Toyota HiAce untuk keperluan tamu. Namun, kondisinya dianggap tidak lagi memadai.
“HiAce itu kita sudah ada, tapi jelek. Karena pengadaannya sudah lama. Jadi kalau ada tamu-tamu dari provinsi atau dari pusat itu sudah tidak laik digunakan,” imbuhnya.
Ia melanjutkan, kondisi kendaraan yang ada sekarang dinilai tidak representatif untuk menjemput atau mengantarkan tamu. Inilah yang menjadi dasar bagi Pemkab untuk berinisiatif membeli unit baru.
“Kami pilih Toyota HiAce karena perawatannya lebih mudah,” ujarnya.
Jono juga menuturkan bahwa selama ini mobil dinas tamu tersebut tidak hanya digunakan untuk menjemput tamu. Kerap kali, kendaraan itu dipinjam oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sumenep untuk kepentingan dinas.
Bahkan, kadang juga dipakai oleh organisasi masyarakat seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk mengantar atlet ke luar daerah.
“Jadi, kami izinkan organisasi masyarakat pinjam Mobdin tamu itu. Karena itu untuk kepentingan Pemkab juga. Jadi, kami fasilitasi,” pungkasnya.
Sayangnya, pemaparan tersebut justru menimbulkan pertanyaan baru di kalangan masyarakat mengenai urgensi dan peruntukan mobil baru senilai ratusan juta tersebut.
Apakah mobil itu akan difungsikan khusus untuk menyambut tamu yang berkunjung ke Sumenep, atau malah menjadi mobil operasional serbaguna bagi OPD dan organisasi kemasyarakatan.
Publik menyoroti fakta bahwa tamu yang datang ke Sumenep sering kali sudah membawa kendaraan sendiri. Sementara, jika tujuannya untuk dipinjamkan, OPD lain pun seharusnya telah memiliki mobil operasional. Alternatifnya, mereka bisa menyewa bus untuk keperluan besar, yang dinilai lebih efisien dan meminimalkan biaya perawatan jangka panjang.
Banyak warga menilai, uang sebesar Rp 690 juta itu sejatinya akan lebih terasa manfaatnya bila dialihkan untuk membiayai perbaikan infrastruktur, semisal pemeliharaan jalan rusak, yang menjadi hajat hidup orang banyak di Kabupaten Sumenep.
(*)
