- APHT Guluk-Guluk dibangun bertahap sejak 2021 hingga 2025 dengan total anggaran miliaran rupiah
- DPRD Sumenep menekankan pentingnya serapan tenaga kerja untuk menekan pengangguran dan kemiskinan
- DKUPP Sumenep menyiapkan perluasan gudang demi menambah jumlah perusahaan rokok dan pekerja
BlogSIA.eu.org - Sumenep - Serapan tenaga kerja di Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, menjadi sorotan serius seiring besarnya investasi daerah yang telah digelontorkan.
Proyek strategis industri tembakau ini diharapkan benar-benar memberi dampak nyata bagi pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Keris.
Pembangunan APHT yang berlokasi di Kecamatan Guluk-Guluk telah menyerap anggaran daerah dalam jumlah besar. Proyek ini dimulai sejak 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9,6 miliar. Pada 2022, pemerintah kembali mengucurkan dana Rp 1.801.491.585, disusul anggaran Rp 3.439.422.084 pada 2023.
Kebutuhan anggaran pembangunan tersebut belum berhenti. Pada 2024, APHT kembali memperoleh alokasi Rp 1.895.573.562, lalu pada 2025 ini pemerintah daerah menganggarkan tambahan sebesar Rp 4,5 miliar. Total belanja yang telah dikeluarkan menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menghadirkan pusat industri tembakau terpadu di Sumenep.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Masdawi, menegaskan bahwa besarnya anggaran harus sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal.
“APHT harus banyak menyerap tenaga kerja, baik dari sekitar lingkungan APHT maupun di wilayah lain di Kota Keris,” katanya.
Ia menilai, keberadaan gedung APHT harus mampu menekan angka pengangguran di Sumenep. Karena itu, peningkatan jumlah pekerja perlu dilakukan seiring membaiknya produksi dan perluasan pasar industri tembakau.
“Sehingga, keberadaan gedung itu bisa menekan angka pengangguran,” ujarnya.
Masdawi juga menekankan pentingnya pengelolaan APHT yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan. Menurutnya, jika produksi dan pemasaran berjalan optimal, maka jumlah tenaga kerja yang diserap harus terus bertambah.
“Sehingga. APHT bisa menjadi acuan dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di Sumenep,” tegasnya.
Selain kuantitas, ia juga menyoroti aspek transparansi dalam penerimaan tenaga kerja. Menurutnya, keterbukaan menjadi kunci agar APHT benar-benar menjadi milik bersama masyarakat Sumenep.
”Saya berharap penerimaan tenaga kerja betul-betul transparan. Siapa pun yang punya skill boleh bekerja di situ,” katanya.
Masdawi optimistis, pengelolaan APHT yang profesional akan membawa dampak berantai bagi sektor tembakau. Salah satunya adalah peningkatan harga beli tembakau di tingkat petani.
“Salah satunya bisa meningkatkan harga pembelian tembakau dari petani. Berdampak pada industri tembakau dari hulu ke hilir,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Sumenep, Moh. Ramli, menjelaskan bahwa gedung APHT dirancang untuk menampung 11 perusahaan rokok.
“Setiap PR akan mempekerjakan 20 orang. Dengan demikian, gedung APHT ini nanti akan menyerap 220 pekerja,” jelasnya.
Ia mengakui jumlah tenaga kerja tersebut masih terbatas. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan kapasitas gedung sehingga jumlah perusahaan rokok yang dapat bergabung belum maksimal.
“Sebenarnya banyak yang berminat. Tapi, untuk sementara kita belum bisa menambah PR lagi. Sebab, kapasitas gedung APHT juga terbatas,” kata dia.
Ke depan, DKUPP Sumenep berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan serapan tenaga kerja melalui pengembangan fasilitas pendukung. Salah satu rencana yang telah disiapkan adalah penambahan gudang baru.
”Tahun depan kita mengupayakan membuat dua gudang baru. Tujuannya, agar mampu menampung PR dan para pekerja lebih banyak,” tandasnya.
Pembangunan APHT yang berlokasi di Kecamatan Guluk-Guluk telah menyerap anggaran daerah dalam jumlah besar. Proyek ini dimulai sejak 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9,6 miliar. Pada 2022, pemerintah kembali mengucurkan dana Rp 1.801.491.585, disusul anggaran Rp 3.439.422.084 pada 2023.
Kebutuhan anggaran pembangunan tersebut belum berhenti. Pada 2024, APHT kembali memperoleh alokasi Rp 1.895.573.562, lalu pada 2025 ini pemerintah daerah menganggarkan tambahan sebesar Rp 4,5 miliar. Total belanja yang telah dikeluarkan menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menghadirkan pusat industri tembakau terpadu di Sumenep.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Masdawi, menegaskan bahwa besarnya anggaran harus sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal.
“APHT harus banyak menyerap tenaga kerja, baik dari sekitar lingkungan APHT maupun di wilayah lain di Kota Keris,” katanya.
Ia menilai, keberadaan gedung APHT harus mampu menekan angka pengangguran di Sumenep. Karena itu, peningkatan jumlah pekerja perlu dilakukan seiring membaiknya produksi dan perluasan pasar industri tembakau.
“Sehingga, keberadaan gedung itu bisa menekan angka pengangguran,” ujarnya.
Masdawi juga menekankan pentingnya pengelolaan APHT yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan. Menurutnya, jika produksi dan pemasaran berjalan optimal, maka jumlah tenaga kerja yang diserap harus terus bertambah.
“Sehingga. APHT bisa menjadi acuan dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di Sumenep,” tegasnya.
Selain kuantitas, ia juga menyoroti aspek transparansi dalam penerimaan tenaga kerja. Menurutnya, keterbukaan menjadi kunci agar APHT benar-benar menjadi milik bersama masyarakat Sumenep.
”Saya berharap penerimaan tenaga kerja betul-betul transparan. Siapa pun yang punya skill boleh bekerja di situ,” katanya.
Masdawi optimistis, pengelolaan APHT yang profesional akan membawa dampak berantai bagi sektor tembakau. Salah satunya adalah peningkatan harga beli tembakau di tingkat petani.
“Salah satunya bisa meningkatkan harga pembelian tembakau dari petani. Berdampak pada industri tembakau dari hulu ke hilir,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Sumenep, Moh. Ramli, menjelaskan bahwa gedung APHT dirancang untuk menampung 11 perusahaan rokok.
“Setiap PR akan mempekerjakan 20 orang. Dengan demikian, gedung APHT ini nanti akan menyerap 220 pekerja,” jelasnya.
Ia mengakui jumlah tenaga kerja tersebut masih terbatas. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan kapasitas gedung sehingga jumlah perusahaan rokok yang dapat bergabung belum maksimal.
“Sebenarnya banyak yang berminat. Tapi, untuk sementara kita belum bisa menambah PR lagi. Sebab, kapasitas gedung APHT juga terbatas,” kata dia.
Ke depan, DKUPP Sumenep berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan serapan tenaga kerja melalui pengembangan fasilitas pendukung. Salah satu rencana yang telah disiapkan adalah penambahan gudang baru.
”Tahun depan kita mengupayakan membuat dua gudang baru. Tujuannya, agar mampu menampung PR dan para pekerja lebih banyak,” tandasnya.
(*)
Thanks for reading: Investasi Miliaran APHT Guluk-Guluk Diminta Berdampak pada Lapangan Kerja, Sorry, my English is bad:)