BLOGSIA.EU.ORG - SUMENEP - Kasus dugaan perselingkuhan seorang dokter Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan tenaga sukarela (sukwan) di salah satu Puskesmas di Kabupaten Sumenep masih menyisakan perhatian publik. Di tengah proses pemeriksaan, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan komitmennya untuk menegakkan disiplin dan etika aparatur sipil negara (ASN).
Namun, sikap terbuka Bupati Fauzi yang menyampaikan kasus ini ke media juga menuai perdebatan. Sebagian kalangan menilai, meski langkah itu dimaksudkan untuk memberi efek jera dan menunjukkan ketegasan, tetap saja secara etika birokrasi langkah tersebut dianggap kurang elok.
Bupati Fauzi sebelumnya mengaku telah menerima laporan lengkap disertai bukti dugaan pelanggaran etika oleh dokter PPPK tersebut. Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak akan mentolerir perilaku menyimpang yang mencederai moral dan nama baik profesi tenaga medis.
Bupati Fauzi sebelumnya mengaku telah menerima laporan lengkap disertai bukti dugaan pelanggaran etika oleh dokter PPPK tersebut. Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak akan mentolerir perilaku menyimpang yang mencederai moral dan nama baik profesi tenaga medis.
“Saya sudah menerima laporan disertai bukti-bukti bahwa ada oknum dokter PPPK di Puskesmas yang melanggar etika dan disiplin,” ujar Bupati Fauzi, Minggu (5/10).
Ia menekankan pentingnya penegakan aturan bagi ASN dan PPPK yang terbukti melanggar norma moral maupun profesionalitas kerja. “Kalau memang terbukti kuat, sanksi paling berat bisa sampai pada pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian,” tegasnya.
Namun, publik mengingatkan agar pemerintah daerah berhati-hati dalam mengomunikasikan kasus internal aparatur. Bukti, meskipun telah diterima, tetap perlu diuji kebenarannya melalui mekanisme pemeriksaan resmi. Dalam konteks etika birokrasi, ekspose berlebihan terhadap dugaan pelanggaran pribadi aparatur bisa melanggar prinsip kehati-hatian dan hak asasi manusia.
Menurut sejumlah pengamat kebijakan publik, pemerintah daerah semestinya menjaga keseimbangan antara penegakan disiplin dan perlindungan martabat individu. Sanksi harus diberikan berdasarkan hasil investigasi, bukan tekanan opini publik.
Meski demikian, langkah tegas Bupati Fauzi dalam menjaga moralitas aparatur tetap mendapat apresiasi. Ia dianggap berani mengingatkan bahwa jabatan PPPK bukanlah zona bebas dari tanggung jawab etika.
“Kami tidak bisa mentolerir bentuk pelanggaran moral apa pun. Tenaga medis itu digugu dan ditiru oleh masyarakat. Kalau ada yang berperilaku tidak pantas, maka itu mencederai kepercayaan publik dan merugikan rekan sejawat,” ujarnya.
Namun, publik mengingatkan agar pemerintah daerah berhati-hati dalam mengomunikasikan kasus internal aparatur. Bukti, meskipun telah diterima, tetap perlu diuji kebenarannya melalui mekanisme pemeriksaan resmi. Dalam konteks etika birokrasi, ekspose berlebihan terhadap dugaan pelanggaran pribadi aparatur bisa melanggar prinsip kehati-hatian dan hak asasi manusia.
Menurut sejumlah pengamat kebijakan publik, pemerintah daerah semestinya menjaga keseimbangan antara penegakan disiplin dan perlindungan martabat individu. Sanksi harus diberikan berdasarkan hasil investigasi, bukan tekanan opini publik.
Meski demikian, langkah tegas Bupati Fauzi dalam menjaga moralitas aparatur tetap mendapat apresiasi. Ia dianggap berani mengingatkan bahwa jabatan PPPK bukanlah zona bebas dari tanggung jawab etika.
“Kami tidak bisa mentolerir bentuk pelanggaran moral apa pun. Tenaga medis itu digugu dan ditiru oleh masyarakat. Kalau ada yang berperilaku tidak pantas, maka itu mencederai kepercayaan publik dan merugikan rekan sejawat,” ujarnya.
Dalam beberapa kesempatan, termasuk saat penyerahan SK PPPK akhir September lalu, Bupati Fauzi telah menegaskan pentingnya menjaga integritas dan menjauhi perilaku menyimpang seperti perselingkuhan dan judi daring.
Kini, publik menunggu hasil pemeriksaan resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep. Pemerintah diminta menegakkan disiplin tanpa mengabaikan asas keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Kini, publik menunggu hasil pemeriksaan resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep. Pemerintah diminta menegakkan disiplin tanpa mengabaikan asas keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
(*)
